SINTANG, KALIMANTAN BARAT –
Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang kembali menjadi sorotan tajam. Ironisnya, ketika pemberantasan tambang ilegal terus digaungkan, aktivitas yang diduga melanggar hukum justru dilaporkan kembali berlangsung di sejumlah kawasan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana keseriusan aparat dalam menghentikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara tersebut?
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas PETI diduga kembali beroperasi di kawasan Bukit Moran, Kecamatan Sepauk, Bukit Rengas, Kecamatan Tempunak, hingga sejumlah titik di sepanjang aliran Sungai Kapuas.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan tambang tanpa izin. Ada persoalan lingkungan, potensi pencemaran sungai, kerusakan alam, hingga dugaan jaringan bisnis yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam tanpa kepastian legalitas.
JANGAN SAMPAI HUKUM HANYA GARANG DALAM PERNYATAAN, TETAPI LEMAH DALAM TINDAKAN!
Kembalinya aktivitas PETI secara berulang patut menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran Polres Sintang di bawah kepemimpinan AKBP Budi Hartono Sutrisno, S.H., S.I.K., M.Si.
Publik tentu tidak cukup disuguhi pernyataan bahwa pemberantasan PETI menjadi prioritas. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata berupa penertiban, penyitaan peralatan sesuai prosedur, pemeriksaan pihak-pihak terkait, serta pengungkapan siapa yang berada di balik kegiatan tersebut.
Apabila laporan dan informasi mengenai aktivitas PETI telah diterima, masyarakat berhak mengetahui bagaimana tindak lanjutnya. Jangan sampai muncul persepsi bahwa aktivitas tambang ilegal dapat terus berjalan tanpa pengawasan yang efektif.
PROPAM POLDA KALBAR JANGAN TUTUP MATA!
Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kalimantan Barat di bawah pimpinan Kombes Pol. Irwan Masulin Ginting, S.I.K., M.M., didesak melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara objektif terhadap pelaksanaan tugas jajaran Polres Sintang dalam menangani persoalan PETI.
Pemeriksaan perlu menjawab sejumlah persoalan penting: Apakah laporan masyarakat sudah ditindaklanjuti? Apakah penertiban dilakukan secara konsisten? Apakah terdapat kendala dalam penegakan hukum? Adakah indikasi pelanggaran disiplin, kode etik, pembiaran, atau penyalahgunaan kewenangan?
Jika ditemukan bukti pelanggaran, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Evaluasi juga perlu mencakup fungsi pengawasan dan pengendalian pimpinan berdasarkan kewenangan serta bukti yang ditemukan.
KODE ETIK POLRI BUKAN SEKADAR ATURAN DI ATAS KERTAS!
Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri harus menjadi pedoman nyata bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Tidak boleh ada anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau mengabaikan kewajiban profesinya. Namun, dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan dan objektif.
JANGAN HANYA BERANI MENINDAK PEKERJA, TETAPI TELUSURI PEMODALNYA!
Pemberantasan PETI tidak boleh berhenti pada operator dan pekerja lapangan. Aparat harus menelusuri pemilik modal, pemilik alat berat, pihak yang menyediakan fasilitas operasional, jaringan penampung, hingga aliran transaksi emas hasil pertambangan ilegal.
Sebab, selama aktor intelektual dan pemodal tidak tersentuh, penindakan terhadap pekerja lapangan hanya berpotensi menjadi siklus yang terus berulang.
Masyarakat Sintang tidak membutuhkan pencitraan penegakan hukum. Mereka membutuhkan keberanian aparat untuk membongkar persoalan hingga ke akar-akarnya.
Kini, Polda Kalbar ditantang membuktikan bahwa hukum tidak tunduk kepada kepentingan siapa pun. Propam harus menjalankan pengawasan secara profesional, sementara Polres Sintang perlu memberikan penjelasan dan menunjukkan langkah konkret atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
JANGAN BIARKAN HUKUM KEHILANGAN WIBAWA, SUNGAI MENJADI KORBAN, DAN KEKAYAAN ALAM SINTANG DIKERUK TANPA PERTANGGUNGJAWABAN!
HUKUM HARUS TAJAM KEPADA SEMUA PIHAK, TERMASUK PEMODAL DAN SIAPA PUN YANG TERBUKTI TERLIBAT!
Sumber: Informasi masyarakat Sintang dan awak media. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
