Viral!!., Laporan Polisi Mandek 100 Hari di Polsek Cikarang Utara, AWIBB Desak Evaluasi Penyidik, Kapolsek Ambil Alih

banner 468x60

CIKARANG UTARA, Realita1.Online – Pasca viral di media sosial terkait lambannya penanganan Laporan Polisi hingga lebih dari 100 hari, Polsek Cikarang Utara akhirnya buka suara dan menggelar audiensi terbuka.

Perkara LP/B/700/VII/2026 dengan korban Niko Irawan yang dilaporkan pada 29 Juli 2026 menjadi sorotan publik. Pasalnya, hingga 10 November 2026 belum juga dilakukan pra-rekonstruksi dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru dikirim ke Kejaksaan pada 23 September 2026 atau telat 56 hari.

KAPOLSEK TEGASKAN AMBIL ALIH: SIAPA PELAKU HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Menanggapi kegaduhan tersebut, Kapolsek Cikarang Utara Kompol Noach menegaskan akan mengambil alih langsung penanganan kasus.

Hal itu ditegaskan dalam audiensi di Aula Polsek Cikarang Utara, Senin (10/11/2026) pukul 14.02 WIB.

“Kini saya tegaskan, saya mengambil alih kasus ini, agar cepat dapat terungkap dan segera dapat terang benderang, siapa pelaku harus bertanggung jawab,” tegas Kompol Noach di hadapan peserta audiensi.

KETUA KIM BEKASI APRESIASI KETEGASAN KAPOLSEK

Baca Juga :  Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Segera Lakukan Sidak Pembangunan Swakelola SDN 01 Sukaraya

Langkah cepat Kapolsek tersebut mendapat apresiasi dari Ketua KIM Kabupaten Bekasi Dede alias Devied.

“Kami dari KIM Kabupaten Bekasi sangat mengapresiasi ketegasan dan sikap humanis Pak Kapolsek Kompol Noach yang mau mengambil alih langsung kasus ini. Ini bukti Polri mendengarkan kritik masyarakat,” ujar Devied.

JIMMY KETUA AWIBB JABAR DESAK EVALUASI PENYIDIK

Berbeda dengan KIM, Jimmy Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) DPD Jabar menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus.

Jimmy mendesak Kapolsek bekerja profesional dan segera mengevaluasi kinerja anggotanya.

“Dalam proses penanganan yang diduga melanggar prosedur, kami mendesak pihak kepolisian bekerja profesional. Kapolsek diharapkan segera evaluasi kinerja anggotanya, baik penyidik yang menangani kasus ini dan yang terbukti lalai dalam penanganan kasus ini,” tegas Jimmy.

“Kami mendesak Polri bekerja profesional. Pak Kapolsek harus evaluasi kinerja anggotanya, khususnya penyidik yang menangani kasus ini. Jika terbukti lalai, harus ada evaluasi tegas. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” lanjutnya.

Baca Juga :  Pasca Pilkades, Forkopimcam Sukatani Gelar Kunjungan ke Kediaman Hj. Desi Kurniati Malik, Sepakat Jaga Persaudaraan

HADIR LENGKAP DI AULA POLSEK – 3 PIMRED TURUN LANGSUNG

Audiensi tersebut berlangsung terbuka dan kondusif. Hadir lengkap jajaran Polsek Cikarang Utara yakni Kapolsek Kompol Noach, Kanit Reskrim Iptu Akhmad Surbakti, Panit, serta penyidik yang menangani kasus ini, Mardianto dan jajaran reskrim Polsek Cikarang Utara.

Turut hadir Ketua KIM Devied, Ketua AWIBB Jabar Jimmy, Ketua Umum KIM dan rekan media yang meliput langsung: (Pimred Buser86, Hamid), (Pimred Realita1.Online, Affandi) dan (Pimprus Fokus Berita Nasional Bang Anwar Soleh yang akrab disapa Bang Uban).

Kehadiran lengkap tersebut menunjukkan keseriusan Polsek Cikarang Utara dalam merespons kritik publik.

13 SAKSI KUNCI SEMUA SEBUT NAMA SARAH

Dalam audiensi itu, penyidik Mardianto membeberkan fakta baru. Sudah 13 orang saksi diperiksa dan hampir semuanya menyebut satu nama yang sama: SARAH.

“Penyidik sudah menyampaikan bahwa sudah periksa kurang lebih 13 orang, hampir semuanya menyebut nama SARAH,” ujar perwakilan penyidik.

SARAH diduga berada di TKP Kampung Cabang Kebon Kopi, Desa Karangasih saat kejadian, sehingga keterangannya dinilai sangat vital untuk mengungkap terang perkara.

Baca Juga :  Diduga Tak Patuh Putusan PTUN Bandung, 3 Kepala Desa di Bekasi Digugat

FAKTA HUKUM: SPDP TELAT 56 HARI DIDUGA LANGGAR 2 ATURAN

Sorotan AWIBB bukan tanpa dasar hukum.

Buka Laporan 29 Juli 2026, SPDP baru dikirim 23 September 2026 = 56 HARI. Itu diduga melanggar:

1. KUHAP Pasal 109 ayat (1): Penyidik wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum. 56 hari bukan kategori segera.

2. Perkap No.6 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (2): SPDP disampaikan paling lambat 7 hari setelah Sprindik diterbitkan. Fakta 56 hari jelas melampaui batas.

Dengan kini Kapolsek Kompol Noach mengambil alih langsung, yang di satu sisi diapresiasi KIM dan di sisi lain didesak evaluasi oleh AWIBB Jabar, publik berharap kasus Niko Irawan segera terang benderang dan Polri Presisi benar-benar terwujud.

 

Reporter: Tim red.

Editor: Affandi, C.BJ

Pos terkait