Bekasi Bangkit Diuji, FORMASI Desak Reformasi Total di Tubuh Tirta Bhagasasi

banner 468x60

BEKASI, Realita1.Online – Tekanan terhadap Perumda Tirta Bhagasasi kian menguat. Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (FORMASI) resmi melayangkan ultimatum 7 hari kepada Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja untuk menindaklanjuti evaluasi jajaran direksi dan desakan pencopotan Direktur Umum (Dirum) Daud Husin, S.HI.

Ultimatum itu disampaikan dalam aksi damai di depan Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026), melalui surat tuntutan resmi bernomor 20/FORMASI/XI/2026.

FORMASI menilai, Pemkab Bekasi harus memberi kepastian atas janji evaluasi direksi yang sebelumnya disampaikan Bupati dalam audiensi pada 24 Juli 2026 lalu.

Janji 14 Hari Kerja Kembali Ditagih:

Ketua Umum FORMASI Tri Handito, bersama Sekjen Joshua, Ketua Harian Bachtiar Irvanda, dan Ketua DPW FORMASI Jawa Barat Naufal, menegaskan aksi ini bukan sekadar tekanan politik, melainkan kepedulian terhadap tata kelola perusahaan daerah.

Menurut FORMASI, dalam audiensi bersama Aliansi Ormas Bekasi, Pusbakum SAW, dan relawan pemenangan pada 24 Juli 2026, Bupati menjanjikan evaluasi jajaran direksi Tirta Bhagasasi dalam waktu 14 hari kerja.

Baca Juga :  RUDI ROCHMAN RESMI MAJU PILKADES KARANGASIH 2026, TEKANKAN TRANSPARANSI DAN LAYAN 24 JAM

> “Sampai hari ini kami belum melihat kejelasan. Apa yang sudah dievaluasi, apa hasilnya, dan apa tindak lanjutnya? Komitmen kepala daerah tidak boleh berhenti di meja audiensi,” tegas Tri Handito dalam orasinya.

Karena itu, FORMASI memberi tenggat 7 hari kepada Bupati untuk menunjukkan progres nyata.

4 Tuntutan FORMASI, Dirum Jadi Fokus Utama:

Dalam surat resminya, FORMASI menyampaikan 4 poin tuntutan:

1.Realisasi Janji Evaluasi: Mendesak Bupati segera merealisasikan komitmen evaluasi direksi sebagaimana janji 24 Juli 2026.

2.Evaluasi Menyeluruh: Meminta evaluasi dilakukan komprehensif terhadap seluruh direksi dan pemangku jabatan yang diduga terkait persoalan internal, agar akar masalah terungkap.

3.Desak Pencopotan Dirum: Mendesak pencopotan Daud Husin, S.HI., dari jabatan Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi.

4.Dukung Visi Bekasi Bangkit: Mendukung visi Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera yang harus dimulai dari pembenahan BUMD.

 

Dalam tuntutannya, FORMASI turut mencantumkan sejumlah dugaan yang menurut mereka perlu diperiksa secara transparan, di antaranya dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pengambilan keputusan, persoalan administrasi berita acara serah terima aset kepada Tirta Patriot, serta dugaan persoalan pengelolaan anggaran.

Baca Juga :  Panitia Pilkades Banjarsari Targetkan 18 TPS untuk 7.600 Pemilih

 

Catatan Redaksi: Seluruh poin di atas masih merupakan materi tuntutan dan dugaan versi FORMASI yang memerlukan verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Realita1.Online masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Daud Husin, S.HI. dan manajemen Perumda Tirta Bhagasasi untuk menjaga keberimbangan berita sesuai Kode Etik Jurnalistik.

 

Pelayanan Publik Jadi Taruhan:

FORMASI menilai persoalan Tirta Bhagasasi bukan sekadar urusan internal manajemen. Sebagai perusahaan daerah penyedia layanan air bersih, setiap gejolak internal berpotensi berdampak langsung ke masyarakat.

“Kami mendapat informasi adanya keresahan di internal pegawai dan menurunnya kepercayaan terhadap direksi. Kalau ini dibiarkan, yang dirugikan adalah masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Sekjen FORMASI, Joshua.

Karena itu, evaluasi direksi dinilai mendesak untuk memastikan perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga :  SERTIJAB KEPALA DESA JADI SOROTAN NASIONAL: TRANSPARANSI ASET DESA SUKAMULYA BEKASI JADI UJIAN TATA KELOLA DESA

7 Hari Tanpa Jawaban, Aksi Lebih Besar Menanti:

FORMASI menegaskan, jika dalam 7 hari tidak ada respons dan kejelasan langkah yang memadai dari Bupati Bekasi, mereka siap menggelar aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar.

Dalam aksi kemarin, Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja disebut menerima langsung perwakilan FORMASI secara humanis dan menerima surat tuntutan.

Namun bagi FORMASI, penerimaan surat saja belum menjawab substansi. Yang ditunggu adalah langkah konkret.

“Kami sudah berikan waktu 7 hari. Jika tidak ada kejelasan, kami akan kembali dengan massa lebih besar. Ini soal akuntabilitas BUMD,” pungkas Ketua DPW FORMASI Jabar, Naufal.

Kini bola ada di tangan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Apakah janji evaluasi 14 hari kerja yang sempat disampaikan Juli lalu akan direalisasikan? Ataukah aksi susulan akan kembali mengepung Plaza Pemkab?

Realita1.Online masih berupaya mengkonfirmasi pihak Perumda Tirta Bhagasasi dan Bupati Bekasi hingga berita ini ditayangkan.

 

Penulis: Tim red

Editor : Affandi, C.BJ

Pos terkait