JAKARTA, Realita.online, Rabu, 9 September 2026 – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka. Namun narasi politik hukum kita hari ini justru mencerminkan kemunduran berpikir dan bernegara. Politik kita belum dewasa.
Kebiasaan “politik belah bambu” masih subur. Akibatnya pembangunan infrastruktur, SDM, hingga kepastian hukum terus mengalami kemunduran.
Regulasi Sering Ganti, Pembangunan Jadi Korban:
Salah satu penyakit kronis bangsa ini adalah ketiadaan keberlanjutan. Setiap 5 tahun sekali, bahkan setiap pergantian kepemimpinan eksekutif di pusat maupun daerah, selalu ada peraturan yang berubah.
Program pemimpin sebelumnya dihapus. Diganti dengan program baru dengan dalih “pro rakyat”.
Padahal yang terjadi justru sebaliknya: kepastian pembangunan hilang, dan rakyat yang dirugikan.
“Padahal ada program yang sangat strategis yang tinggal dilanjutkan. Namun seakan hancur karena pemimpin baru ingin membuat program sendiri,” tegas Dr. Weldy Jevis Saleh dalam tulisannya.
Contohnya program strategis seperti pemindahan Ibu Kota Negara yang sempat menjadi harapan besar 10 tahun terakhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, SDM, dan infrastruktur. Namun seiring pergantian kepemimpinan, haluan negara kembali berubah.
Di tengah persoalan bangsa yang menumpuk, energi anak bangsa justru tersedot untuk hal-hal yang tidak produktif.
Korupsi masih merajalela dari triliunan kasus MBG hingga dugaan penyimpangan di Koperasi Merah Putih yang belum jelas kejelasannya. Kasus keracunan massal dan kebakaran hutan juga terus terjadi.
Namun alih-alih fokus pada itu, ruang publik justru diramaikan perdebatan ijazah. Sepuluh tahun kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo belum selesai. Kini muncul lagi upaya mencari-cari kesalahan ijazah Wakil Presiden yang sedang menjabat.
“Seorang ahli hukum yang katanya profesor sampai membuat sayembara mencari ijazah Wakil Presiden. Seakan membuang energi. Padahal banyak kasus hukum yang jauh lebih urgent: korupsi, kebakaran hutan, keracunan di mana-mana,” kritik Weldy.
Ia menyebut nama-nama seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, Prof. Denny Indrayana, hingga Mercy Sihombing sebagai contoh bagaimana elit bangsa lebih sibuk mencari kesalahan sesama anak bangsa.
Akibat sering bergantinya kepemimpinan dan kebijakan, peraturan perundang-undangan pun ikut berubah dan sarat kepentingan. Akibatnya, kepastian hukum di negeri ini sulit dicari.
“Jika Indonesia tidak segera berbenah, kita bisa melihat contoh negara-negara di Afrika yang bubar karena korupsi sudah masuk ke segala sektor,” peringatnya.
Padahal semboyan R.A. Kartini, _“Habis Gelap Terbitlah Terang”_, seharusnya menjadi pegangan. Setelah masa sulit akan datang harapan dan kemajuan. Namun harapan itu hanya bisa terwujud jika kita berhenti saling menjatuhkan.
“Apakah kita tidak melihat masih banyak ketimpangan hukum, ekonomi, dan SDM di Papua, Aceh, dan daerah-daerah tertinggal lainnya?” tanya Weldy.
Di akhir tulisannya, Dr. Weldy menyerukan agar bangsa ini segera berbenah. Stop politik identitas, stop saling mencari kesalahan. Fokus pada korupsi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan SDM.
“Semoga tidak ada lagi ‘Roy-Roy’ dan ‘Tifa-Tifa’, serta ‘Denny-Denny’ dan ‘Mercy Sihombing’ yang hanya sibuk mencari kesalahan sesama anak bangsa. Jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Tentang Penulis: Dr. Weldy Jevis Saleh, S.H., M.H. adalah Praktisi dan Akademisi Hukum Pidana.
