Fahmi Satori: Yang Memilih dan Tidak Memilih Saya Tetap Warga Saya, Pelayanan Desa Tidak Boleh Diskriminatif

banner 468x60

SUKATANI, Realita1.Online – Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sukadarma resmi berakhir. Ujian demokrasi sesungguhnya justru baru dimulai: merajut kembali persatuan warga yang sempat terbelah oleh perbedaan pilihan politik.

Pesan rekonsiliasi itu menguat dalam acara tasyakuran Kepala Desa Sukadarma terpilih, Fahmi Satori, SH, yang digelar Rabu (4/11/2026).

Acara tersebut tidak hanya menjadi ungkapan syukur atas kemenangan, tetapi juga menjadi panggung rekonsiliasi untuk menyatukan kembali hubungan sosial masyarakat.

Menariknya, pesan persatuan itu tidak datang dari satu pihak. Karta Wijaya, salah satu calon yang turut berkontestasi di Pilkades Sukadarma, hadir langsung dengan sikap negarawan. Ia memberikan ucapan selamat kepada Fahmi Satori sekaligus mengajak seluruh masyarakat mendukung pemerintahan desa yang baru.

Kehadiran keduanya mengirim sinyal kuat bahwa kompetisi politik di tingkat desa tidak boleh menyisakan permusuhan dan memutus tali persaudaraan.

Dalam sambutannya, Fahmi Satori menegaskan komitmennya untuk menghapus sekat-sekat politik pasca Pilkades.

Baca Juga :  SDN Karangreja 04 Gelar Kelulusan Penuh Haru, Siswa Tunjukkan Talenta Lewat Tari dan Silat

“Baik masyarakat yang memilih maupun yang tidak memilih saya, semuanya adalah warga saya. Saya tidak akan membeda-bedakan pelayanan hanya karena perbedaan pilihan politik,” tegas Fahmi di hadapan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga yang hadir.

“Melalui acara ini saya ingin mempersatukan kembali masyarakat. Ketika Pilkades berlangsung, wajar masyarakat punya pilihan dan prinsip masing-masing. Tapi sekarang pemilihan sudah selesai. Mulai hari ini kita satukan kembali dan bergandengan tangan memajukan Desa Sukadarma,” sambungnya.

Sikap kedewasaan demokrasi ditunjukkan Karta Wijaya. Ia meminta masyarakat tidak lagi terjebak pada polarisasi.

“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai karena berbeda pilihan saat Pilkades, hubungan kekeluargaan dan persaudaraan menjadi terpecah. Pilkades sudah selesai, sekarang mari kita bersama-sama membantu dan mendukung Kepala Desa terpilih Fahmi Satori untuk membangun Desa Sukadarma,” ujar Karta.

Ditengah ajakan persatuan. Fahmi juga menegaskan bahwa pemerintahan yang akan ia pimpin akan mengutamakan pelayanan publik yang mudah, cepat, tertib, dan adil.

Baca Juga :  Banjir Dukungan Mengalir, Warga Sukamulya Deklarasi Pilih Desi Kurniati Malik di Pilkades 2026

“Setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tanpa membedakan latar belakang maupun keadaan sosialnya. Pemerintah desa harus hadir untuk melayani seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu,” katanya.

Ia meminta seluruh perangkat desa, mulai dari RT, RW, Kepala Dusun, Kaur hingga Kasi, untuk bekerja disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab.

Di tengah ajakan persatuan, Fahmi langsung tancap gas menyiapkan dua agenda prioritas.

Pertama, antisipasi banjir: Menghadapi musim hujan, pihaknya akan fokus pada normalisasi saluran air.

“Kita akan membersihkan wilayah-wilayah yang terkena banjir, terutama saluran-saluran airnya. Setelah dibersihkan, kita juga akan mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” jelasnya.

Kedua, evaluasi data desil kesejahteraan: Fahmi mengaku banyak menerima keluhan warga yang secara ekonomi tidak mampu, namun tercatat memiliki desil tinggi sehingga tidak mendapat bantuan.

Baca Juga :  DIDUGA SELEWENGKAN ANGGARAN PILKADES Rp474 JUTA, BPD SUKAMULYA LAPORKAN PANITIA KE INSPEKTORAT DAN APH

“Ini akan kita evaluasi secara teliti dan mendalam. Kalau memang kondisi ekonominya di bawah, tentu harus diperjuangkan agar data desilnya sesuai. Kita akan lakukan sanggah dengan harapan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Fahmi Satori kini mengemban amanah memimpin Desa Sukadarma periode 2026-2034. Di pundaknya, menumpuk pekerjaan rumah: peningkatan pelayanan, penanganan banjir, pembenahan data bantuan sosial, hingga transparansi tata kelola anggaran.

Pesan persatuan yang ia sampaikan bersama Karta Wijaya menjadi modal sosial yang berharga untuk mengawali pemerintahan. Namun rekonsiliasi tidak boleh berhenti pada tasyakuran semata.

Komitmen itu harus dibuktikan melalui kebijakan yang adil, pelayanan tanpa diskriminasi, dan pembangunan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

 

Pilkades boleh berbeda pilihan, persaudaraan jangan sampai terpecah.

 

Penulis: Tim Realita1.Online

Editor: Affandi, C.BJ

Pos terkait